 |
| Ilustrasi |
DETIKTOP.COM - Keputusan final MenPAN RB, tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK 2024 jika sukses memenuhi dua syarat ini.
Diketahui, tenaga honorer sedang menghitung hari untuk bisa diangkat menjadi PPPK sesuai amanat yang tercantum di dalam UU ASN 2023.
Menurut amanat UU ASN 2023, pengangkatan PPPK merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer.
Dikutip dari laman dpr.go.id pada Sabtu, 21 September 2024, MenPAN RB juga mengungkap bahwa tenaga honorer akan melalui tahap tes untuk diangkat menjadi PPPK.
Namun, MenPAN RB menjelaskan bahwa tahap tes yang dilakukan oleh tenaga honorer hanya sebatas formalitas saja.
Tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi data di Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga nantinya akan segera mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK. Kalaupun tes itu hanya formalitas," ujar Anas dikutip dari Ayobandung.com
Tentu keputusan MenPAN RP disambut bahagia oleh para honorer diseluruh InIndonesia. Namun, berbeda dengan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Muna, sebanyak 426 database honorer tidak merasakan kebahagiaan karena nama mereka dihilangkan oleh BKPSDM di Database BKN.
Nasib dan masa depan 426 Nakes tersebut diamputasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Muna melalui BKPSDM Muna.
Merasa masa depan mereka dihalangi dan diamputasi oleh BKPSDM Muna, 426 honorer menuntut keadilan.
Wakil Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes, La Ode mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pengurusan pendataan BKN tahun 2022 dan terdata di database BKN sebagai honorer. Namun di tahun 2023, tiba-tiba namanya terhapus di database.
"Saya mengurus pendataan honorer tahun 2022 kemarin. Dan data berkas pendaftaran itu masih ada. Tiba-tiba nama saya hilang dan terhapus di database, saya kaget, ada apa," ungkap La Ode, Minggu (13/10/2024).
Setelah mengetahui nama hilang dari database BKN, La Ode mendapatkan telpon dan whatsapp dari teman-teman, jika nama mereka hilang dari database. Setelah dihitung jumlah honorer kata La Ode, ada sebanyak 426 honorer tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat dan bidan hilang namanya di database.
"Setelah saya cek nama saya tidak ada, banyak teman-teman menelpon dan chat saya di whatsapp, jika nama mereka tidak ada mi di database BKN. setelah kami jumlah nama yang terhapus itu, ada sebanyak 426 honorer yang terhapus namanya di database BKN," bebernya.
Merasa dizalimi dan diamputasi masa depan mereka oleh BKPSDM, Pemerintah Daerah Muna, 426 menuntut keadilan dan melaporkan kejadian tersebut di Kantor BKN pusat.
"Kami menuntut keadilan akan masa depan kami yang dirampas dan diamputasi oleh pemerintah Daerah dan BKPSDM Muna. Kami akan melaporkan langsung di BKN. Dan besok hari Senin, teman-teman akan menggelar aksi demontrasi di Kantor Bupati, BKPSDM dan Kantor DPRD Muna, karena kami merasa hak dan masa depan kami diamputasi, jadi kami menuntut keadilan," tegasnya. (Redaksi)
