 |
| Ketua DPD APDESI Sultra Saat Memberikan Sambutan Disalah satu Kegiatan APDESI |
DETIKTOP.COM – Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Alwi Haidatul menanggapi pernyataan Anggota DPRD Muna Barat, La Ode Sariba, terkait keluhan masyarakat yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kami sepenuhnya memahami bahwa Musyawarah Desa (Musdes) adalah langkah formal dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial. Namun, apa urgensinya bagi DPRD mendesak pelaksanaan Musdes. Proses ini sudah rutin dijalankan pemerintah desa," ujar Alwi dengan tegas, kamis (24/10/2024).
Untuk itu, La Ode Alwi menyarankan DPRD Muna Barat khususnya Komisi 1, untuk memfasilitasi diskusi antara Kadis Sosial, Kadis PMD, dan kepala desa agar meninjau serta mengevaluasi data yang sudah ada.
"Data DTKS telah mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs), yang diperbarui setiap tahun oleh desa. Namun, yang menentukan kelayakan penerima bantuan bukan pihak desa, melainkan Kementerian Sosial melalui proses verifikasi dan validasi," ungkapnya.
Lanjut, Alwi pun berharap dan menghimbau kepada seluruh kepala desa di Muna Barat agar warga yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan. "Penentuan penerima adalah wewenang Kementerian Sosial. Dan Desa hanya melakukan pendataan awal dan pembaruan," tambahnya.
Perlu dipahami dan diketahui kata Alwi, terkait program PKH dan KIP bahwa masing-masing program memiliki pendamping yang bertugas mengawasi jalannya program.
"Jika ada masalah penyaluran, sebaiknya pendamping yang diaudit. Kami sangat terbuka terhadap kritik, namun harus ada keseimbangan. Kritik yang disertai dukungan, seperti penambahan anggaran atau peningkatan kapasitas aparatur desa, akan lebih efektif. DPD APDESI juga mendorong DPRD untuk lebih aktif memfasilitasi dialog antara desa, dinas terkait, dan Kementerian Sosial agar proses DTKS berjalan lebih baik," tuturnya. (Redaksi).
